Oleh : Ahmad Amiruddin
Jejeran tiang-tiang tinggi dengan tiga baling-baling serupa pisau runcing yang terpisah 120 derajat tampak anggun dari jauh. Sekilas putarannya nampak lebih pelan dibanding kipas angin, padahal itu karena diameternya yang sangat besar. Tinggi menaranya delapan puluh meter. Bilah pisaunya sendiri panjangnya 56 meter. Kalau kebetulan bilahnya itu tegak lurus ke atas, tinggi total menara dan bilahnya sudah hampir sama dengan Monas.
Setiap kali baling-baling itu berputar, suara menderu pergesekan angin dan bilahnya terdengar dengan jelas. Tak jauh dari sana, beberapa ekor sapi sedang memamah rumput dengan tenang.
Pemandangannya tak jauh beda dengan suasana alam Skotlandia. Tapi ini bukan di Eropa. suhunya tak dingin seperti di negara empat musim. Temperaturnya 32o Celcius. Sinar matahari juga tak kemerah-merahan seperti di belahan utara sana. Karena ini di Khatulistiwa, di kampung saya di Kabupaten Sidrap, di sebuah Desa Bernama Pabbaresseng.
Pabbaresseng artinya tempat beras. Bagi orang Bugis, pabbaresseng adalah benda keramat. Wadah yang tak boleh kosong. Boleh saja tak punya apa-apa, tapi pebberesseng harus selalu berisi. Karena prinsip itulah, Sidrap menjadi andalan utama penghasil beras di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia Timur.
Tapi tak hanya jadi lumbung beras. Sesuai dengan nama desa tempat PLTB tersebut, tempat ini juga menjadi lumbung energi. Tempat energi disemai dan siap disalurkan. Dari Dusun Pabbaresseng tersebut Indonesia memproklamirkan dirinya siap mengedepankan Energi Terbarukan.
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tersebut adalah PLTB pertama berskala besar di Indonesia, dan terbesar di Asia Tenggara, Kapasitasnya 75 MW. Kebun angin ini dapat melistriki 75.000 rumah tangga di Sulawesi Selatan.
Menarik melihat bahwa Sulawesi tidak saja menjadi tempat pertama dibangunnya PLTB berskala besar. Tapi juga, PLTB nomor duanya juga dibangun di Sulawesi Selatan, dengan telah beroperasinya PLTB Tolo di Jeneponto dengan kapasitas 72 MW.
Sistem Kelistrikan di Sulawesi secara garis besar terbagi dua yaitu, Sistem Sulawesi Bagian Utara (Sulbagut), yang menghubungkan transmisi di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan kapasitas pembangkitan 581.95 MW. Sedangkan pada bagian selatan adalah Sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dengan kapasitas pembangkitan 2.057 MW. Kedua PLTB tersebut memberi sumbangsih kapasitas pembangkitan sekitar 7.5% di sistem Sulbagsel.
Secara total, 30% bauran energi di Sulawesi berasal dari Energi Terbarukan dan sisanya adalah pembangkit fosil. Energi Terbarukan di Sulawesi berasal dari Panas Bumi (7,4%), Air (17,69%), Bayu (4,33%) dan Surya (0,12%). Proporsi tersebut jauh di atas rata-rata bauran energi terbarukan nasional yang masih 12% (Nurdin Pabi, PLN, 2020)
Tantangan
Seperti pabbaresseng yang tak boleh kosong dan selalu tersedia ketika diperlukan, sistem kelistrikan juga demikian. Pembangkit harus terus menerus tersedia saat diperlukan. Karena itulah pembangkit tidak serta merta baru dinyalakan ketika kita memencet remote TV. Dia harus sudah beroperasi sebelum kita memerlukannya.
Dengan pertimbangan itulah, diperlukan prediksi yang akurat jumlah listrik yang sekiranya akan dinyalakan oleh masyarakat saat tertentu. Sistem kelistrikan dijaga pada dua parameter utama yaitu frekuensi dan tegangan. Khusus untuk frekuensi, ditentukan oleh keseimbangan antara yang dibangkitkan dan yang diserap oleh masyarakat.
Frekuensi dalam sistem kelistrikan ini biasa digambarkan dengan orang yang naik sepeda tandem. Kecepatan kayuh harus selalu sama, dan juga bebannya harus seimbang dengan kekuatan kayuh agar sepeda tidak jatuh. Jumlah daya yang diproduksi oleh pembangkit harus seimbang dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Jika terlalu banyak yang disediakan bisa menyebabkan frekuensi pada sistem kelistrikan bergerak terlalu cepat, atau bisa juga menyebabkan naiknya ongkos produksi karena tidak terserap oleh sistem kelistrikan.
Sebaliknya, jika permintaan terlalu tinggi namun yang tersedia oleh pembangkit tidak mencukupi maka bisa terjadi frekuensi sistem melambat, semacam sepeda yang kelebihan beban. Ibarat sepeda tadi, sistem bisa jatuh yang berakibat padam total pada sistem kelistrikan.
Dengan pembangkit konvensional, lebih mudah mengatur sistem kelistrikan karena hanya harus menyesuaikan dengan beban, sementara pembangkitnya sendiri tidak memiliki variabilitas yang tinggi.
Menjadi tantangan kalau pembangkitnya adalah PLTB, karena kecepatan angin sangat bervariasi dan tidak bisa diatur. Alamlah yang menentukan kecepatan angin tersebut. Kita hanya bisa memprediksi berdasarkan data-data historikal yang dimiliki. Sayangnya data inipun masih sangat terbatas kita miliki, khususnya pada lokasi-lokasi yang spesifik.
Dengan semakin besarnya proporsi pembangkit yang memiliki intermitensi maka tantangan tersebut makin berat. Di sistem Sulawesi bagian selatan, proporsi PLTB sudah cukup signifikan yang pernah mencapai sekitar 10% dari sistem. Tak ada sistem kelistrikan besar di Indonesia yang proporsi pembangkit intermitennya sebesar itu. Tapi Sistem Sulawesi berhasil bertahan melewati tantangan tersebut.
Belajar dari Sulawesi
Integrasi Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya yang sifatnya berubah-ubah ke dalam sistem kelistrikan yang terjadi di Sulawesi bisa dijadikan sebagai batu pijakan untuk melakukan hal serupa di sistem yang lebih besar seperti di Jawa Bali dan Sumatera,
Sebagai sebuah laboratorium, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita tarik dari keberhasilan di Sulawesi.
Pertama, Keberanian untuk memulai. Daerah khatulistiwa bukanlah tempat favorit dibangunnya PLTB. Beberapa tahun lalu dosen mata kuliah Wind Energy saya di University of Edinbugrh, Colin Anderson, menyatakan bahwa tak banyak potensi di sekitar equator yang bisa dimanfaatkan. Tapi beberapa hari lalu saya bertegur sapa secara daring dan dia sangat terkesan ketika saya informasikan bahwa di Indonesia telah ada dua PLTB berkapasitas besar yang juga adalah terbesar di Asia Tenggara.
Bukan tanpa alasan sebenarnya dosen saya mengatakan itu. Coba kita buka peta potensi angin dunia di globalwindatlas.info. Dari peta tersebut akan diperlihatkan secara global potensi angin pada tiap negara.
Peta tersebut menunjukkan perbedaan warna antar lokasi dimana warna yang terang artinya kecepatan anginnya rendah dan warna merah cenderung gelap kecepatan anginnya tinggi. Dari peta tersebut terlihat bahwa daerah khatulistiwa, termasuk Indonesia, relatif berwarna terang sehingga kecepatan anginnya rendah.
Namun kalau kita kulik lebih jauh ternyata di balik warna terang tersebut terdapat daerah yang berwarna merah. Dan itulah yang dilakukan oleh pengembang PLTB Sidrap, PT UPC Renewables Indonesia. Mereka berani memulai, dan sebagaimana sebuah hal pertama, pasti akan lebih sulit dan lebih menantang dibanding kalau sudah terbiasa.
Dari peta di atas terdapat beberapa tempat lagi yang masih bisa dipanen anginnya yaitu di daerah Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Selain potensi energi angin, Indonesia juga diberi keberkahan banyak potensi Surya karena matahari bersinar sepanjang tahun. Pada daerah-daerah yang tidak kencang anginnya, atau tidak tersedia sumber energi panas bumi atau air, dapat memanfaatkan energi surya.
Total potensi energy surya di Indonesia adalah 207,8 GW, lebih dari cukup untuk melistriki seluruh Indonesia yang saat ini total kapasitas pembangkit nasional adalah 65.8GW. Sementara itu, energi surya yang dimanfaatkan baru sekitar 0,14 GW atau 0.02% dari potensinya (EBTKE, 2019).
Keberanian untuk memulai ini yang telah dilakukan di PLTB Sidrap, perlu dicontoh dan dikembangkan ke sumber energi lain seperti surya, ditambah lagi adanya tren biaya pembangunan PLTS juga mengalami penurunan setiap tahunnya.
Kedua, toleransi terhadap risiko. Pengambilan keputusan untuk memulai PLTB beskala besar bukan tanpa risiko. Terhadap sistem kelistrikan pasti ada pengaruhnya, ditambah lagi data-data forecasting masih sangat muda dan seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Risiko-risiko teknis tersebut bisa berakibat kepada ketidaksetabilan sistem kelistrikan atau bahkan mengalami blackout. Namun risiko ini dapat dikelola dengan baik oleh PLN sehingga tidak terjadi kejadian pemadaman yang diakibatkan oleh terintegrasinya pembangkit besar tersebut ke dalam sistem kelistrikan.
Risiko lainnya adalah harganya yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan pembangkit konvensional. Pada saat penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan Pengembang PLTB pada 2015, absorbsi risiko ini menjadi tanggungan pemerintah melalui skema “subsidi” kepada PLN sehingga dimungkinkan harga pembelian dari PLTB Sidrap lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan setempat. Sebagaimana dikutip oleh Kumparan bahwa harga pembelian listrik PLTB Sidrap adalah 11 Sen atau sekitar Rp1.463/kWh sementara BPP di Sulawesi Selatan saat itu Rp. 1.050/kWh.
Namun sejak tahun 2017, dengan semangat untuk menekan tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat, telah terbit Peraturan Menteri ESDM nomor 50 Tahun 2017 yang mengamanatkan harga pembelian dari Pembangkit EBT harus lebih rendah dari Biaya Pembangkitan setempat. Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian ESDM, sejak terbitnya peraturan tersebut belum ada lagi kontrak kontrak/Power Purchase Agreement (PPA) pembangkit IPP yang proses pengadaannya mengikuti ketentuan tersebut.
Akan tetapi, angin segar terhadap energi terbarukan kembali dihembuskan oleh Kementerian ESDM dengan adanya rancangan peraturan yang baru. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam forum International Energy Agency, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memajukan energi terbarukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur harga jual dari pembangkit energi terbarukan. Peraturan tersebut akan kembali membuka opsi sistem feed in tariff yang jauh lebih menarik bagi investor.
Dengan bersedianya operator dan juga pemerintah untuk mengambil risiko mendorong PLTB yang berakibat kepada naiknya risiko teknis dan juga lebih tingginya harga pembelian dibanding BPP setempat dapat memacu para pengembang energi terbarukan untuk berlomba-lomba membangun pembangkit berbasis EBT.
Ketiga, keinginan untuk belajar. Sebagai PLTB berkapasitas besar pertama di Indonesia tentu dibutuhkan penyesuaian dan peningkatan kompetensi dari para profesional yang menanganinya, terutama pada pengatur penyaluran ketenagalisrtrikan. Operasi sistem ketenagalistrikan pasti banyak tantangan, namun tantangan tersebut memberi banyak kesempatan untuk belajar, baik PLN maupun pemerintah.
Yang menggembirakan adalah Capacity Factor (CF) dari PLTB di Sidrap dan Jeneponto adalah telah lebih tinggi dari rata-rata global masing-masing 40,7% dan 43,6% (Furqan Idris, PLN, 2020). Nilai Capacity Factor tersebut juga menunjukkan bahwa secara finansial harga pembelian PLTB dapat lebih kompetitif di masa datang. CF secara global untuk PLTB di daratan (onshore) berada di angka 34% (IRENA, 2019).
Sampai saat ini, pengatur beban di Sistem Sulawesi masih terus belajar dan berusaha untuk mengambil pelajaran berharga dari terintegrasinya pembangkit intermiten dalam sistem tersebut. Sementara itu, Pemerintah belajar harus menyesuaikan aturan jaringan yang dapat menunjang terintegrasinya pembangkit EBT ke dalam sistem kelistrikan.
***
Kita masih memiliki PR besar untuk mengejar target EBT sebesar 23% di tahun 2025. Pelajaran dari Sistem Sulawesi dapat menjadi batu loncatan untuk memperbesar proporsi Energi Terbarukan khususnya dari Pembangkit yang sifatnya intermiten yaitu PLTB dan PLTS.
Diperlukan terobosan-terobosan untuk memacu makin masif dan majunya EBT di Indonesia. Yang terjadi di Sulawesi bisa menjadi contoh yang baik yang dapat digunakan di bagian lain di Indonesia.
Ahmad Amiruddin | Taro Ada 