Uncategorized

Uber [Tak] Semurah Itu

taroada Leave a comment

“Our whole goal is to drive the cost of taking an Uber BELOW the cost of owning a car”(Travis Kalanick)

Uber adalah fenomena dunia. Dia menggebrak kemapanan transportasi umum. Membuat banyak perusahaan Taxi gulung tikar, dan demo dimana-mana. Dua hal utama yang membuat Uber bisa maju dan melesat, pertama karena lebih murah, kedua karena bisa dipercaya.

Itulah yang membuat saya menginstall Uber, memasukkan data kartu kredit saya dan rutin pakai Uber. Saya percaya bahwa uber lebih murah dan sopirnya bisa dipercaya. Hingga kemudian, suatu hari saya punya pengalaman yang membuat saya berkesimpulan seperti  Murphy’s Law  “Segala sesuatu yang bisa menjadi buruk pada akhirnya akan jadi buruk”.

Saya memesan Uber Car pada tanggal 23 Mei 2017 dari Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Seperti biasa, tempat penjemputan di sana adalah di gedung Parkir Lantai 3. Dalam estimasi Uber yang tampil di layar HP saya adalah 140 ribu untuk sampai di daerah kuningan Jaksel.

Setelah memesan dan dapat sopirnya, saya kemudian mencoba menghubungi sopirnya melalui telpon yang tersedia di aplikasi, tapi nomor tersebut tak dapat dihubungi. Tak lama masuk telpon dari nomor yang berbeda, dia mengatakan masih di lantai 1 dan plat mobilnya berbeda dengan yang tercantum di aplikasi.

Saya menunggu sampai 10menitan, tak muncul moncong mobil dimaksud. Saya mencoba menghubungi dengan nomor yang digunakan tadi ternyata tak bisa. Saya menunggu saja dan tak berniat cancel, kasian.

Lima s.d sepuluh menit kemudian barulah sang sopir muncul. Saya tanyakan kenapa agak lama dan tak bisa dhubungi, Hpnya ketinggalan dan dia kena macet. Menurut hitungan estimasi waktu di aplikasi tadi harusnya hanya 1 menit tapi dia butuh waktu 15 s.d 20 menit sampai di lokasi. Bisa jadi sebenarnya dia tak ada disekitar.

Sudah jamak kita dengar kalau sopir taxi online ada yang menggunakan fake GPS atau Tuyul istilah mereka, mereka nongkrong di SPBU seberang Perkantoran Soewarna Bandara dan tuyulnya yang cari penumpang, setelah dapat baru merapat di Bandara, tapi itu buat saya saat itu tak apa-apa, namanya orang cari makan.

Setelah masuk ke mobil dan berkendara lewat tol dalam kota. Macet terjadi disepanjang tol dalam kota. Waktu tempuh yang biasanya hanya sejam, menjadi sekitar 2,5 jam.

Samai di tujuan, begitu si driver swipe HP-nya muncul angka 400 ribu? Saya kaget. Mungkin kesalahan tampilan saja. Jadi saya minta dia untuk mengakhiri tujuannya dan kita liat nanti yang terkirim ke e-mail apakah sama dengan angka tersebut. Dan, ternyata benar, tagihannya 400 ribu. Seperti di bawah.

Uber receipt

Hal yang paling aneh dari rincian perjalanan tersebut adalah jarak tempuh mencapai 99km. Alamak, 99 km itu jarak bandara ke Kuningan balik lagi ke Bandara. Atau dari Bandara sampai ke Sate PSK di Jalan Raya Puncak. Saya cukup mengerti kalau ada sedikit kenaikan karena ada penambahan waktu, tapi harusnya itu tidak mempengaruhi jarak, dan hanya ditagihkan pada unsur time.

Uber

Dengan kesal saya bayar, dan bilang saya akan komplain ke Uber melalui email. Sayapun kemudian mengirim email ke Uber dan menyatakan bahwa saya menemukan banyak kejanggalan dalam perjalanan tersebut, dan saya komplain berat. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah:

  1. Posisi mobil berada di peta sangat dekat dengan lokasi jemputan di Terminal 3 hanya 1 menit, namun butuh waktu lebih dari 20 menit untuk sampai di jemputan, saya perkirakan dia pakai aplikasi fake GPS.
  2. Mobil yang seharusnya menjemput nomor polisinya beda dgn yg tercantum di aplikasi,yang datang adalah nomor polisinya B1555SGZ
  3. Nomor telpon yg tercantum diaplikasi tidak dapat dihubungi,nomor lain yang dia pakai awalnya untuk menghubungi saya tidak bisa saya hubungi juga, hanya dia yg bisa menelpon saya.
  4. Kilometer yg tercantum 99 km, padahal jarak dari lokasi ke Bandara tak sampai sekitar itu.
  5. Perkiraa awal pembayaran HANYA 140.000, kenapa jadi 400.000?

Dari komplain tersebut saya mendapatkan email dari Uber yang justru berisi aturan yang ditujukan untuk drivernya. Sementara, saya kan bukan driver, saya ini penumpang yang dirugikan.

Uber mengakui  ada kejanggalan dalam perjalanan tersebut tapi tak mengakui bahwa aplikasinyalah yang bermasalah. Fake GPS dan jarak yang tak tepat adalah biang keladi membengkaknya tagihan uber saya.

Uber sendiri, mengirim email-email aneh yang tak terlalu berhubungan dengan permasalahan saya. Mungkin itu sebabnya bos Uber  Travis Kalanick sering uring-uringan, dan apa yang membuat Travis bisa makin uring-uringan? Dia mau Uber itu murah, bahkan lebih murah dari bawa kendaraan sendiri. Untuk jarak bandara ke Kuningan fair tarif taxi blue bird adalah 170 ribu rupiah, kalau punya uang lebih naik Alphard atau Vellfire sekitar 350 ribu. Jadi apanya yang lebih murah?

****

Dibawah ini adalah email-emailan saya dengan Uber.

***

Setelah saya mengirim email pertama seperi diatas kemudian Uber menjawab ini :

Hai Ahmad,

Terima kasih telah menghubungi Uber Support.

Senang dapat membantu Anda.

Berkaitan dengan permasalahan Anda, kami telah melakukan pengecekan pada sistem dan kami informasikan bahwa sistem mendeteksi adanya kejanggalan pada sistem GPS yang Anda gunakan.

Oleh karena itu kami tidak dapat melakukan penyesuaian biaya.

Kami sarankan untuk mengikuti syarat dan ketentuan Uber sehingga kejadian ini tidak terulang kembali”

Kemudin saya balas begini:

“Apa yang anda sampaikan tidak masuk akal, bagaimana caranya uber bisa membaca jarak bandara ke kantor [….] bisa 99 km, pakai aplikasai map apa itu.

Coba ukur sendiri dengan google map, dari gadget apapun, anda tidak akan menemukan jarak perjalanan dari bandara soekarno hatta ke Kuningan sampai 99 km. 99 km itu sebanding dengan jarak bandara sampai Cianjur.

Anda menyembunyikan alasan sesungguhnya untuk tidak mengatakan telah terjadi kejanggalan dalam aplikasi uber.

Saya lampirkan capture jarak dengan google map dari 3 cara, maximum jrak ke kuningan dari bandara adalah 49 km.”

Setelahnya Uber balas begini:

“Terima kasih telah menghubungi Uber Support. Senang dapat membantu Anda.

Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda rasakan dalam perjalanan ini. Berkaitan dengan permasalahan Anda, seperti yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya bahwa berdasarkan data yang kami miliki bahwa sistem mendeteksi adanya kejanggalan pada perjalanan Anda tersebut.

Mohon maaf kami tidak dapat melakukan perubahan apapun terkait dengan biaya perjalanan ini. Kami sarankan untuk mengikuti ketentuan Uber, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Sebagai informasi tambahan beberapa hal yang kami anggap sebagai penyalahgunaan ialah seperti :

– Pernah memanggil perjalanan sendiri,

– Kepemilikan akun ganda,

– Menerima perjalanan yang sengaja tidak diselesaikan,

– Meminta biaya lebih dari yang seharusnya,

– Manipulasi perjalanan atau dengan sengaja menerima dan menyelesaikan perjalanan tanpa adanya penumpang sungguhan.

– Waktu kedatangan sampai ke lokasi penumpang berbeda jauh dengan estimasi kedatangan (terlalu cepat/terlalu lambat)

– Terdeteksi oleh sistem melakukan perjalanan dengan jangka waktu yang sangat singkat.

– Melakukan perjalanan terlalu sering dengan penumpang yang sama.

– Menggunakan perangakat yang sama dengan akun lain (penumpang ataupun pengemudi)

Oleh karena itu, kami tidak dapat melakukan penyesuaian biaya. Kami sarankan kedepannya untuk mengikuti ketentuan Uber, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali…..[del]

Terima kasih atas pengertian Anda.”

Karena balasannya makin tak jelas saya balas begini:

Dear Uber,

Do you understand my complaints? Or I have to write all of this mail in english in order to make you understand whats my problem? For now, i will write in Indonesian, because I assume you understand bahasa.

Ini kan ketentuan buat Driver,

dan saya adalah penumpang disini,

jadi yang anda deteksi salah GPS itu siapa? Sopir atau penumpang? Saya ulangi lagi, saya sebagai penumpang yang merasa dirugikan karena harus membayar 410ribu kepada drivernya. Kenapa jawabannya seolah-olah saya drivernya.

Bagaimana bisa menjawab persoalan saya, kalau membedakan penumpang dan driver saja tidak bisa?

Saya masih belum puas dengan jawabannya, malah makin aneh.

Kemudian dijawab Uber:

Hai Ahmad,

Terima kasih telah menghubungi Uber Support.

Senang dapat membantu Anda.

Berkaitan dengan permasalahan Anda, kami telah melakukan pengecekan pada sistem dan kami informasikan bahwa sistem mendeteksi adanya kejanggalan pada sistem GPS yang mitra pengemudi Anda gunakan pada perjalanan tersebut.

Menanggapi permasalahan Anda mengenai perjalanan Anda pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 09:09 WIB yang mengalami masalah. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini tim kami sedang berusaha mencari solusi terbaik atas permasalahan yang Anda hadapi ini.

Sekali lagi, kami mohon maaf atas kendala yang sedang Anda hadapi. Mohon Anda berkenan untuk menunggu informasi selanjutnya.

Saya makin tak mengerti:

Dear Uber,

Thanks atas responnya, saya bisa menyimpulkan bahwa uber mengakui bajwa telah terjadi kesalahan dalam aplikasi drivernya yang menyebabkan saya membayar lebih dari yang seharusnya.

Tapi, uber tidak punya solusi apa-apa terhadap saya yang telah dirugikan. Ini tidak benar, artinya Uber tidak punya itikad untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf h, konsumen berhak atas ganti rugi atau penggantian jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Sebagai perusahaan yang bekerja di Indonesia, Uber harusnya menaati peraturan ini.

Masalah ini tidak akan saya anggap selesai selama tidak ada kompensasi atas kerugian yang saya alami akibat kesalahan aplikasi uber.

Email terakhir saya terima balik lagi kayak mirip jawaban pertama:

Hai Ahmad,

Terima kasih telah menghubungi kami kembali.

Senang dapat membantu Anda.

Berkaitan dengan permasalahan Anda, seperti yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya bahwa berdasarkan data yang kami miliki bahwa sistem mendeteksi adanya kejanggalan pada perjalanan Anda tersebut.

Mohon maaf kami tidak dapat melakukan perubahan apapun terkait dengan biaya perjalanan ini. Kami sarankan untuk mengikuti ketentuan Uber, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali”

****

 

Advertisements

Benarkah Tarif Listrik Naik?

taroada Leave a comment

Oleh : Ahmad Amiruddin

Dialog 1

X : Kenapa tarif listrik naik?

Y : Tarif listrik tak naik bro, tapi subsidinya dicabut sebagian.

X : Gak ada bedanya, kan sama-sama juga yang dirasakan lebih tinggi harganya.

Y : Ada bedanya, tarif subsidi tetap ada, tapi ada juga tarif non subsidi, lagian yang dibedakan hanya untuk pelanggan 900 VA, untuk pelanggan 450 VA semua masih subsidi, untuk tarif lain tak ada perubahan.

X : Terus kenapa listrik saya masuk non subsidi?

Y : Kamu kan engineer perusahaan internasional, ngapain minta subsidi?

Dialog 2

X : Sejak listrik dinaikin pemerintah, saya bayar listriknya ampun-ampun?

Y : Memang langganan berapa dengan PLN?

X : 1300 VA

Y : Lah, tarif 1300 VA kan gitu-gitu aja sejak akhir tahun lalu, pemakaiannya yang naik mungkin.

X : O, iyo kah?

 ***

19148991_10212953516810650_2564946463023113774_n

Isu tarif listrik jumpalitan bak bola takraw, disepak kesana kemari, melambung dan dismash. Padahal ada beberapa hal yang mungkin kalau kita mengerti, tak membuat kita ikut-ikutan jadi tekong. Tarif listrik ini menyentuh kebutuhan dasar banyak orang, pelanggan PLN saja ada 65 juta yang 59 juta diantaranya adalah rumah tangga, bayangkan kalau 65 juta ini tak mengerti informasi dan menggerutu di media sosial, bisa berisik kayak klakson om telolet bersahut-sahutan.

Untungnya tak semuanya begitu, beberapa orang saja hanya karena kurang mengerti saja menurut saya, dua dialog yang berdasar kisah nyata diatas adalah contoh yang banyak saya temukan.

Subsidi

Tarif listrik ini terkait erat dengan subsidi dan subsidi terkait erat dengan kemampun ekonomi masyarakat. Kalo menurut Undang-Undang 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.

Jadi selama masih ada satu orang Indonesia yang tidak mampu, maka subsidi harus tetap ada. Pada dasarnya subsidi adalah hak segala bangsa, asal tidak mampu. Semua rakyat Indonesia berhak dapat subsidi, syaratnya susah-susah gampang, HARUS TIDAK MAMPU.

Masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi listrik dasarnya adalah data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K) yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden. Penerima subsidi listrik adalah 40% status sosial ekonomi terendah, artinya 25 juta rumah tangga atau 27 juta kepala keluarga atau 93 juta penduduk Indonesia masih mendapatkan subsidi, masih banyak kan?

Yang dicabut subsidinya adalah pelanggan 900 VA, dengan pencabutan tersebut hanya 4,1 juta pelanggan 900 VA yang disubsidi, ditambah dengan 23,16 juta pelanggan 450 VA, sehingga totalnya ada 27 juta pelanggan yang masih menikmati subsidi. Jumlah pelanggan 900 VA yang dicabut subsidinya mencapai 18 juta pelanggan.

Kalau ada yang merasa tidak mampu dan tidak terdata di data TNP2K, data tersebut bisa direvisi dengan menghubungi kantor kelurahan masing-masing dan akan diteruskan ke kecamatan yang kemudian secara online diteruskan ke Posko Pusat Pengaduan Subsidi Listrik.

 Tarif

Peraturan tarif tenaga listrik PLN terbaru tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut diatur mengenai tariff tenaga listrik untuk 37 golongan tarif.

Sistem pentarifan didasarkan pada keperluan dan pembatasan daya. Keperluan yang dimaksud adalah keperluan sosial, rumah tangga, bisnis, industry, pemerintah, traksi (kereta api), penjualan curah dan layanan khusus. Untuk pembatasan daya, daya terentang dari 220 VA sampai satuan MVA, baik tegangan rendah, tegangan menengah maupun tegangan tinggi. Dari 37 golongan tarif tersebut terdapat 25 golongan tarif yang disubsidi dan 12 golongan tarif non subsidi atau tarif adjustment

Selama ini subsidi bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Masih banyak orang kaya yang menikmati tarif subsidi, karena hanya didasarkan pada golongan tarif. Banyak orang mampu yang menggunakan daya 900 VA namun kemampuan finansialnya sangat baik, beberapa diantaranya ada yang dokter, insinyur maupun pemilik kos-kosan kaya. Jika dasarnya hanya berlangganan 900 VA maka pasti dapat subsidi maka kecenderungannya adalah orang-orang tertentu berlangganan 900 VA bahkan ada yang mengakali menggunakan dua kWh meter yang masing-masing 900 VA.

Dengan kebijakan baru, ukuran pemberian subsidi tidak lagi hanya daya berlanggan tapi apakah sudah terdaftar sebagai orang yang berhak mendapatkan subsidi atau tidak. Tapi semua konsumen tarif daya 450 VA masih mendapatkan subsidi. Itulah sebabnya daya berlangganan 900 VA ditetapkan tarifnya menjadi dua macam. Tarif keekonomian dan tarif subsidi. Tarif keekonomian mengikuti tarif adjustment yang sudah ada.

Tarif adjustment ini lebih ditekankan kepada rumah tangga, kantor pemerintah, penerangan jalan umum, bisinis besar dan industri besar macam pabrik-pabrik rokok. Pelanggan bisnis kecil dan industri kecil masih menikmati subsidi karena akan dipergunakan untuk keperluan yang produktif. Pelanggan sosial seperti mesjid, gereja, rumah sakit dan sekolah disubsidi juga untuk semua golongan.

Subsidi buat yang belum berlistrik

Subsidi listrik hanya bisa diberikan kepada orang yang menikmati listrik. Disinilah sialnya. Sementara orang yang berhak mendapatkan subsidi sebenarnya banyak yang belum punya akses listrik.

Subsidi yang tidak tepat sasaran adalah bentuk ketidakadilan kepada rakyat yang belum berlistrik. Rumah tangga yang menikmati listrik di Indonesia baru 92% artinya masih ada 8% rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik yang juga berarti tak bisa mendapatkan subsidi listrik.

Delapan persen ini kalau dikali dengan total penduduk Indonesia sekitar 260 juta, maka masih ada sekitar 20 juta rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik. Kalau jumlah penduduk ini dikumpulkan, maka sebanding dengan Banten dan Jakarta atau dua kali lipat dari total penduduk satu pulau Sulawesi.

Disamping itu, masih ada 2500 desa yang sama sekali belum menikmati listrik. Anak-anak yang lahir jaman milenial dengan gadget sekarang ini pasti tak menyangka kalau masih ada satu desa yang sama sekali tak ada listriknya. Hal yang jaman dulu hanya dirasakan oleh para orang tuanya.

Prioritas subsidi dan anggaran harusnya diarahkan untuk membangun infrasttruktur kelistrikan di daerah-daerah belum berlistrik dan melistriki rakyat yang belum menikmatinya. Anggaran subsidi listrik selama ini adalah salah satu pos yang menyedot dana paling besar, jumlah mencapai 60 trilyun pada tahun 2016, bahkan pernah menyentuh 103 Trilyun.

Kalau kita berandai-andai duit 60 trilyun bisa digunakan untuk apa saja. Dengan 60 trilyun kita bisa bikin satu sistem monorail di Jakarta untuk 7 rute dengan panjang total 130 km.. Atau duit tersebut bisa juga membangun 15 jembatan suramadu.  Dengan anggaran ini, 60% Kereta Sulawesi sepanjang 2000 km bisa diselesaikan.

Setelah kebijakan ini ada masyarakat yang mengadukan kepada Posko Subsidi KESDM yang jumlahnya sebagaimana saya kutip dari FB Menteri ESDM mencapai 53.150 pengaduan, dan ternyata diantara yang mengadu tersebut ada 75 orang yang mengajukan permohonan untuk tidak dimasukkan sebagai pelanggan non subsidi. Mulia sekali bukan?

Kesimpulannya adalah, tarif listrik tak naik, tapi subsidi untuk pelanggan 900 VA sebagian besar dicabut karena tak termasuk golongan tidak mampu. Kalau merasa kurang mampu dan tak dapat subsidi bisa mengajukan pengaduan. Kalau merasa mampu tapi ternyata masih dapat subsidi bisa mengikuti 75 orang mulia diatas, minta subsidinya dicabut.

Nah, kita sudah mau sampai di akhir.  Mudah-mudahan tambah mengerti, tidakpun tak apa-apa.

“’The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.’ BUKOWSKI

Sering Mati Listrik, Bisakah “PLN” di Swastanisasi?

taroada Leave a comment

Oleh : Ahmad Amiruddin

public-vs-private

Beberapa waktu lalu, listrik di Sulawesi Selatan mengalami pemadaman bergilir akibat dari kerusakan di PLTU Jeneponto. PLTU Jeneponto merupakan pembangkit listrik milik swasta PT Bosowa Energy yang menjual listriknya kepada PT PLN (Persero). Kondisi tersebut menyebabkan PLN harus melakukan pemadaman karena defisit mencapai 175 MW.

Kejadian mati listrik sangat berpengaruh secara langsung terhadap roda perekonomian. Industri terpaksa mengurangi jam produksi, perkantoran terpaksa harus mengurangi penggunaan pendingin ruangan yang menggangu kenyamanan karyawannya, demikian pula hotel-hotel yang harus menggunakan pembangkit sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Dari kejadian tersebut, muncul ide dari sebagian warga agar PLN diswastanisasi atau listrik diswastakan. Ide tersebut bahkan disampaikan oleh Walikota Makassar sebagaimana dikutip oleh beberapa media online.

Bisakah listrik dikelola swasta?

Bisnis Listrik di Indonesia

Menurut Undang-Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, usaha ketenagalistrikan terbagi dua jenis, yaitu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (usaha penyediaan) dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (usaha penunjang). Usaha penyediaan dapat dibagi dua jenis lagi yaitu usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Sementara, usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum mencakup jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan. Keempat jenis usaha penyediaan tenaga listrik tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi atau terpisah.

Untuk dapat melakukan penjualan kepada konsumen, badan usaha harus memiliki usaha penjualan dan penetapan wilayah usaha. Hanya satu badan usaha yang dapat melakukan usaha penjualan dalam satu wilayah usaha. PLN melaksanakan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen secara terintegrasi dan memiliki wilayah usaha pada hampir semua wilayah Indonesia. Sebagai BUMN, PLN diberikan kesempatan dan prioritas pertama dalam pengelolaan ketenagalistrikan nasional.

Terkait dengan ide agar listrik diswastanisasi untuk meningkatkan pelayanan dapat dibaca sebagai protes dari masyarakat terhadap seringnya mati listrik dan tidak adanya pilihan dari penyedia lain seperti halnya pada telekomunikasi. Rezim yang dianut dalam pasar listrik di Indonesia adalah monopoli pada sisi penjualan kepada konsumen dan secara umum monopsoni (pembeli tunggal) pada sisi pembangkitan. Jadi, penjual utama listrik kepada konsumen adalah PLN dan pembeli listrik dari pembangkitan adalah PLN. Karena sifatnya yang monopoli tersebut, maka harga pembelian listrik dari pembangkitan dan tarif yang dikenakan kepada konsumen ditetapkan oleh Pemerintah.

Suplai listrik dari pembangkitan secara umum terbagi atas dua jenis, yang dimiliki oleh PLN dan yang dimiliki oleh swasta atau Independent Power Producer (IPP). IPP menjual listrik kepada PLN berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA).

Pengalaman Listrik Non-PLN

Penjualan listrik oleh non-PLN kepada konsumen bukan baru di Indonesia. Sebagaimana dikutip oleh Tribun Lampung (13/04/2011), Koperasi Listrik Sinar Siwo Mego pernah memiliki 72 ribu pelanggan di tiga Kabupaten/Kota yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Namun, sejak 2011 izinnya dicabut karena pengelolaan yang tidak baik dan akhirnya konsumen harus diambil alih oleh PLN setelah melalui jalan negosiasi yang panjang dan berliku.

Sementara itu di Lombok Timur, sembilan kecamatan menggunakan listrik dari Koperasi Sinar Rinjani sejak Tahun 1982 ketika PLN belum ada. Namun pada tahun 2006 terjadi unjuk rasa besar-besaran masyarakat yang menuntut dialihkan menjadi konsumen PLN. Pelanggan pada daerah tersebut akhirnya juga diambil alih oleh PLN.

Ada contoh lain yang relatif berhasil mengelola listrik dan dapat bertahan yaitu PT Cikarang Listrindo di Bekasi dan PLN Batam (anak perusahaan PT PLN (Persero) di Kota Batam. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki wilayah usaha sendiri dan tarifnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat atas persetujuan DPRD.

Jika dibandingkan kedua pengalaman tersebut, perbedaan yang cukup mencolok adalah karakteristik golongan konsumen yang dilayani. Pada kasus Sinar Siwo Mego dan Sinar Rinjani, mayoritas dari konsumennya adalah rumah tangga, sementara Cikarang Listrindo dan PLN Batam penjualannya sebagian besar untuk konsumen industri yang memang kebutuhan listriknya sangat besar. Pelanggan rumah tangga membutuhkan subsidi yang cukup besar, sementara pada kasus Sinar Siwo Mego dan Sinar Rinjani kurang mendapat dukungan subsidi dari Pemerintah setempat.

Contoh lainnya adalah pengelolaan listrik oleh PLN Tarakan di Kota Tarakan. Seperti PLN Batam, PLN Tarakan juga tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat.  Konsumen PLN Tarakan juga menuntut pengembalian ke PLN akibat seringnya mati listrik di kota tersebut.

Tantangan lain dengan pembagian wilayah usaha  pada wilayah yang setingkat kota atau provinsi, maka penetapan tarif dan pemberian subsidi kepada konsumen yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, sehingga pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi khusus untuk subsidi, terkecuali ada subsidi silang antar pelanggan yang bisa juga berdampak semakin tingginya tarif listrik pada golongan tertentu.

Penetapan tarif juga menjadi sangat politis di daerah. Contohnya saja, tarif listrik konsumen rumah tangga PLN Batam belum berubah sejak 2009 dan sangat jauh dibandingkan dengan tarif PT PLN (Persero) dan saat ini tarifnya belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepualauan Riau. Hal tersebut ditengarai akibat suhu politik yang memanas menjelang Pilkada sehingga pemerintah mengulur waktu untuk menghindari kebijakan yang kurang populer. Akibatnya PLN Batam terpaksa melakukan langkah penyelamatan keuangan dengan menjadi pihak “swasta” yang menjual listrik kepada PT PLN (Persero) di Kepulauan Riau yang berada di luar wilayah usaha PLN Batam.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 28 Tahun 2012, wilayah usaha dapat ditetapkan jika 1) wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang wilayah usaha yang sudah ada; 2) pemegang wilayah usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik; 3) pemegang wilayah usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah usahanya kepada Menteri ESDM.

Sesuai dengan peraturan tersebut, swasta dapat saja melakukan usaha penjualan tenaga listrik jika telah memiliki wilayah usaha. Sebagai BUMN, PLN merupakan prioritas pertama yang dapat memiliki wilayah usaha. Di Sulawesi Selatan, wilayah usaha adalah milik PLN, sehingga jika ingin dikelola pihak lain maka PLN harus mengembalikan dulu wilayah usahanya kepada pemerintah dan kemudian baru dapat diserahkan oleh pemerintah kepada pihak lain atau pemerintah menganggap PLN tidak mampu menyediakan listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.

Dari uraian diatas, sebagai penutup, kondisi bisnis listrik dan peraturan yang ada di Indonesia memungkinkan untuk dikelola swasta, dengan catatan hanya pada daerah dimana PLN belum mengalirkan listrik ke daerah tersebut. Saat ini tercatat 2500 desa di daerah pinggiran yang belum terlistriki, dan PLN hanya menyanggupi untuk melistriki 500 desa, sementara 2000 desa masih terbuka peluangnya untuk swasta. Untuk kota besar seperti Makassar, pengelolaan listriknya sudah menjadi wilayah PLN dan tak mungkin dapat dikelola swasta, kecuali PLN mengembalikan wilayah usahanya, tetapi kemungkinan tersebut sangat kecil terjadi.